Advertisement
Langgam Pos - Meskipun masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024 hampir berakhir, semangat kerja mereka tetap tinggi. Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD, H. Hamid Ali Munir, SH, DPRD Sumenep menunjukkan konsistensinya dengan menyelesaikan laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dengan tepat waktu.
Rapat yang berlangsung baru-baru ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah pejabat penting seperti Anggota Forkopimda, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, dan seluruh pimpinan OPD.
Abu Hasan, SH, juru bicara Banggar DPRD Kabupaten Sumenep, membacakan laporan tersebut dengan penuh keyakinan.
Dalam laporan itu terdapat dua rekomendasi utama yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumenep:
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Banggar menekankan perlunya peningkatan PAD untuk menciptakan "Kemandirian Keuangan Daerah". Upaya ini harus melibatkan kreasi dan inovasi berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.
2. Perbaikan Perencanaan Anggaran: Ditekankan bahwa perencanaan anggaran perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian dana di masing-masing OPD. Perhitungan anggaran belanja pegawai harus mencakup kebutuhan akan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan tambahan, dan mutasi pegawai. Acress yang disarankan adalah maksimal 1% untuk OPD dengan belanja besar dan 2% untuk OPD dengan belanja kecil.
Dengan langkah ini, DPRD Sumenep menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan kontribusi konstruktif untuk kemajuan daerah.
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Banggar menekankan perlunya peningkatan PAD untuk menciptakan "Kemandirian Keuangan Daerah". Upaya ini harus melibatkan kreasi dan inovasi berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.
2. Perbaikan Perencanaan Anggaran: Ditekankan bahwa perencanaan anggaran perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian dana di masing-masing OPD. Perhitungan anggaran belanja pegawai harus mencakup kebutuhan akan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan tambahan, dan mutasi pegawai. Acress yang disarankan adalah maksimal 1% untuk OPD dengan belanja besar dan 2% untuk OPD dengan belanja kecil.
Dengan langkah ini, DPRD Sumenep menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan kontribusi konstruktif untuk kemajuan daerah.
(*)
Tags: dprd sumenep, sumenep, berita sumenep hari ini, bupati sumenep, laporan badan anggaran dprd sumenep, paripurna dprd sumenep, pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023
