Langgam Pos - Sebanyak 50 anggota DPRD Sumenep resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Istimewa yang digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep pada Rabu, 21 Agustus 2024. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 100.3.3.1/755/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Masa Jabatan 2024-2029.
Dalam sidang tersebut, dilakukan serah terima jabatan pimpinan DPRD dari Hamid Ali Munir kepada pimpinan sementara, Zainal Arifin dan Dul Siam. Ketua DPRD Sumenep yang akan purnatugas, Hamid Ali Munir, menyatakan bahwa pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD merupakan momen sakral yang menandai dimulainya tanggung jawab besar yang harus diemban oleh para wakil rakyat.
Hamid juga menekankan bahwa para anggota DPRD baru akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dalam merancang kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya terhadap pola konsumsi masyarakat yang beralih dari konvensional ke digital. Oleh karena itu, Hamid berharap para anggota DPRD dapat merancang peraturan daerah yang mampu mengarahkan perubahan sosial ke arah yang ideal.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD sementara, Zainal Arifin, menegaskan bahwa tugas utama pimpinan sementara adalah memimpin rapat, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi, menyusun tata tertib DPRD, serta memproses pimpinan definitif DPRD. Zainal mengajak seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama menyusun program pembangunan Kabupaten Sumenep di masa depan.
Pelantikan ini juga dihadiri oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Sumenep yang lebih maju dan sejahtera. Achmad berharap anggota DPRD yang baru dilantik dapat menjadi motivator dalam melanjutkan perjuangan pembangunan daerah dengan inovasi-inovasi baru.
Namun, prosesi pelantikan ini diwarnai dengan aksi demonstrasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (Bemsu). Mereka memprotes program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara optimal. Aksi ini sempat ricuh ketika mahasiswa mencoba menembus barikade polisi untuk masuk ke lokasi pelantikan, namun mereka gagal.
Korlap aksi, Noris Sabit, menyatakan bahwa pokir anggota dewan seharusnya menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, namun kenyataannya realisasi program tersebut dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Noris menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap pengelolaan anggaran yang dinilai tidak transparan dan tidak efektif.
Mahasiswa menuntut agar anggaran pokir dipangkas, sistem pengelolaan anggaran diperbaiki, dan adanya transparansi dalam penggunaan dana pokir untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan rakyat. Mereka juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan tanda bahwa generasi muda tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan yang merugikan masyarakat.
Hamid juga menekankan bahwa para anggota DPRD baru akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dalam merancang kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seperti di sektor kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya terhadap pola konsumsi masyarakat yang beralih dari konvensional ke digital. Oleh karena itu, Hamid berharap para anggota DPRD dapat merancang peraturan daerah yang mampu mengarahkan perubahan sosial ke arah yang ideal.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD sementara, Zainal Arifin, menegaskan bahwa tugas utama pimpinan sementara adalah memimpin rapat, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi, menyusun tata tertib DPRD, serta memproses pimpinan definitif DPRD. Zainal mengajak seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama menyusun program pembangunan Kabupaten Sumenep di masa depan.
Pelantikan ini juga dihadiri oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Sumenep yang lebih maju dan sejahtera. Achmad berharap anggota DPRD yang baru dilantik dapat menjadi motivator dalam melanjutkan perjuangan pembangunan daerah dengan inovasi-inovasi baru.
Namun, prosesi pelantikan ini diwarnai dengan aksi demonstrasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (Bemsu). Mereka memprotes program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang dianggap belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara optimal. Aksi ini sempat ricuh ketika mahasiswa mencoba menembus barikade polisi untuk masuk ke lokasi pelantikan, namun mereka gagal.
Korlap aksi, Noris Sabit, menyatakan bahwa pokir anggota dewan seharusnya menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, namun kenyataannya realisasi program tersebut dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Noris menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan terhadap pengelolaan anggaran yang dinilai tidak transparan dan tidak efektif.
Mahasiswa menuntut agar anggaran pokir dipangkas, sistem pengelolaan anggaran diperbaiki, dan adanya transparansi dalam penggunaan dana pokir untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan rakyat. Mereka juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan tanda bahwa generasi muda tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan yang merugikan masyarakat.
(*)
