Advertisement
Langgam Pos - Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, secara tegas menolak wacana mengenai presiden tiga periode.
Dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, pada Senin (5/8/2024), Megawati menekankan pentingnya berbicara sesuai nurani dan etika, terutama dalam konteks demokrasi.
"Sebagai warga negara, saya memiliki hak untuk berbicara. Tidak ada larangan untuk mengungkapkan pendapat dalam negara demokratis seperti kita," tegas Megawati, merespons ketidakpuasan beberapa pihak yang menganggapnya terlalu vokal. Ia mengingatkan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, memiliki hak yang sama di mata hukum, termasuk dalam pemilihan umum.
Megawati juga mengkritik beberapa pejabat gubernur yang diangkat oleh pemerintah saat ini, mengingatkan mereka akan pentingnya mematuhi Undang-undang Dasar 1945 dan menghargai hak-hak rakyat. Ia menegaskan pentingnya netralitas bagi para pejabat, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024, dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya misi-misi tersembunyi dalam proses tersebut.
"Saya tahu ada banyak isu dan spekulasi mengenai hubungan saya dengan Presiden Jokowi. Namun, saya ingin menegaskan bahwa hubungan kami baik-baik saja," jelas Megawati. Ia menambahkan, tuduhan yang menyebutkan ketidaksepakatan terkait periode presiden bukanlah alasan untuk memperburuk hubungan mereka. Megawati menegaskan bahwa ia memahami hukum dan telah berkonsultasi dengan ahli tata negara mengenai relevansi TAP MPR yang ada saat ini.
Megawati juga berbicara mengenai masalah kebenaran dan integritas. Ia menegaskan bahwa keberpihakan dan perilaku yang merusak persatuan bangsa akan menjerumuskan negara ini ke dalam kekacauan. "Kita harus kembali kepada nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jika tidak, kita hanya akan menjadi elite yang terpisah dari rakyat," ujar Megawati dengan tegas.
Selain itu, Megawati mengungkapkan keprihatinannya terkait anak buahnya yang sering menjadi target kasus hukum. Kasus terbaru melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang handphonenya disita dalam penyelidikan kasus Harun Masiku. Megawati mengaku heran mengapa kader-kadernya kerap menjadi sasaran aparat penegak hukum.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menjelaskan bahwa KPK bekerja sesuai dengan tugasnya dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa KPK tidak mengatur opini publik, melainkan menjalankan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kami tidak dapat mengendalikan persepsi yang berkembang di luar, tetapi kami berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan koridor hukum," jelas Tessa dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (1/8/2024).
Dengan pernyataan tersebut, Megawati dan KPK menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, serta mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga integritas dan persatuan bangsa.
"Sebagai warga negara, saya memiliki hak untuk berbicara. Tidak ada larangan untuk mengungkapkan pendapat dalam negara demokratis seperti kita," tegas Megawati, merespons ketidakpuasan beberapa pihak yang menganggapnya terlalu vokal. Ia mengingatkan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, memiliki hak yang sama di mata hukum, termasuk dalam pemilihan umum.
Megawati juga mengkritik beberapa pejabat gubernur yang diangkat oleh pemerintah saat ini, mengingatkan mereka akan pentingnya mematuhi Undang-undang Dasar 1945 dan menghargai hak-hak rakyat. Ia menegaskan pentingnya netralitas bagi para pejabat, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024, dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya misi-misi tersembunyi dalam proses tersebut.
"Saya tahu ada banyak isu dan spekulasi mengenai hubungan saya dengan Presiden Jokowi. Namun, saya ingin menegaskan bahwa hubungan kami baik-baik saja," jelas Megawati. Ia menambahkan, tuduhan yang menyebutkan ketidaksepakatan terkait periode presiden bukanlah alasan untuk memperburuk hubungan mereka. Megawati menegaskan bahwa ia memahami hukum dan telah berkonsultasi dengan ahli tata negara mengenai relevansi TAP MPR yang ada saat ini.
Megawati juga berbicara mengenai masalah kebenaran dan integritas. Ia menegaskan bahwa keberpihakan dan perilaku yang merusak persatuan bangsa akan menjerumuskan negara ini ke dalam kekacauan. "Kita harus kembali kepada nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jika tidak, kita hanya akan menjadi elite yang terpisah dari rakyat," ujar Megawati dengan tegas.
Selain itu, Megawati mengungkapkan keprihatinannya terkait anak buahnya yang sering menjadi target kasus hukum. Kasus terbaru melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang handphonenya disita dalam penyelidikan kasus Harun Masiku. Megawati mengaku heran mengapa kader-kadernya kerap menjadi sasaran aparat penegak hukum.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menjelaskan bahwa KPK bekerja sesuai dengan tugasnya dalam memberantas korupsi. Ia menegaskan bahwa KPK tidak mengatur opini publik, melainkan menjalankan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kami tidak dapat mengendalikan persepsi yang berkembang di luar, tetapi kami berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan koridor hukum," jelas Tessa dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (1/8/2024).
Dengan pernyataan tersebut, Megawati dan KPK menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, serta mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga integritas dan persatuan bangsa.
(*)
Tags: berhubungan baik, presiden jokowi, pdi perjuangan, megawati, jokowi-megawati, berita terbaru hari ini, tribunjambi.com, jokowi, hubungan jokowi dan megawati, lantang
