Langgam Pos - Petani di Kabupaten Madiun menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana pemerintah untuk mengganti subsidi pupuk dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun, Suharno, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penggantian ini akan menimbulkan masalah baru, termasuk pendataan petani yang tidak akurat dan penggunaan BLT yang tidak tepat sasaran.
Suharno menilai bahwa ide penggantian pupuk subsidi dengan BLT dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Ia khawatir bahwa uang BLT yang seharusnya digunakan untuk membeli pupuk bisa saja digunakan untuk keperluan lain, sehingga mengakibatkan tanaman tidak mendapatkan pupuk yang diperlukan.
"Kalau BLT digunakan untuk membeli pupuk, belum tentu petani akan menggunakan uang tersebut untuk tujuan yang benar. Ada kemungkinan uang itu digunakan untuk kebutuhan lain. Akibatnya, tanaman tidak mendapatkan pupuk yang memadai dan ketahanan pangan bisa terganggu," jelas Suharno.
Suharno juga mencatat bahwa data petani saat ini belum sepenuhnya valid, dan mengganti subsidi pupuk dengan BLT bisa memperburuk keadaan. Ia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan dalam memperoleh pupuk subsidi daripada menerapkan sistem BLT yang berpotensi menambah masalah.
Rencana pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, adalah untuk mengalihkan subsidi pupuk menjadi bantuan tunai langsung kepada petani. Luhut menyebutkan bahwa dana subsidi pupuk sebesar Rp 30 triliun akan diberikan langsung kepada petani, yang kemudian dapat membeli pupuk melalui e-catalog.
"Kami akan mengarahkan subsidi secara langsung. Petani akan menerima uang tunai untuk membeli pupuk dari e-catalog," kata Luhut dalam program Economic Update CNBC Indonesia.
Suharno menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mengadakan diskusi dengan KTNA provinsi untuk membahas rencana ini lebih lanjut. Diskusi dijadwalkan akan diadakan di Surabaya setelah upacara kemerdekaan.
"Diskusi dengan KTNA provinsi akan dilakukan untuk membahas wacana ini. Rencananya akan dilakukan di Surabaya minggu depan," tandas Suharno.
Suharno menilai bahwa ide penggantian pupuk subsidi dengan BLT dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Ia khawatir bahwa uang BLT yang seharusnya digunakan untuk membeli pupuk bisa saja digunakan untuk keperluan lain, sehingga mengakibatkan tanaman tidak mendapatkan pupuk yang diperlukan.
"Kalau BLT digunakan untuk membeli pupuk, belum tentu petani akan menggunakan uang tersebut untuk tujuan yang benar. Ada kemungkinan uang itu digunakan untuk kebutuhan lain. Akibatnya, tanaman tidak mendapatkan pupuk yang memadai dan ketahanan pangan bisa terganggu," jelas Suharno.
Suharno juga mencatat bahwa data petani saat ini belum sepenuhnya valid, dan mengganti subsidi pupuk dengan BLT bisa memperburuk keadaan. Ia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan dalam memperoleh pupuk subsidi daripada menerapkan sistem BLT yang berpotensi menambah masalah.
Rencana pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, adalah untuk mengalihkan subsidi pupuk menjadi bantuan tunai langsung kepada petani. Luhut menyebutkan bahwa dana subsidi pupuk sebesar Rp 30 triliun akan diberikan langsung kepada petani, yang kemudian dapat membeli pupuk melalui e-catalog.
"Kami akan mengarahkan subsidi secara langsung. Petani akan menerima uang tunai untuk membeli pupuk dari e-catalog," kata Luhut dalam program Economic Update CNBC Indonesia.
Suharno menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mengadakan diskusi dengan KTNA provinsi untuk membahas rencana ini lebih lanjut. Diskusi dijadwalkan akan diadakan di Surabaya setelah upacara kemerdekaan.
"Diskusi dengan KTNA provinsi akan dilakukan untuk membahas wacana ini. Rencananya akan dilakukan di Surabaya minggu depan," tandas Suharno.
(*)
