Advertisement
Langgampos.com - Pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto, tengah disorot terkait rencana pembentukan *zaken kabinet* atau kabinet yang berisikan para ahli di bidangnya. Dukungan terhadap gagasan ini datang dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menilai bahwa zaken kabinet adalah langkah tepat untuk memastikan jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien.
Dukungan Jokowi untuk Zaken Kabinet
Jokowi secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap rencana Prabowo dalam membentuk kabinet yang berisikan orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya. Menurut Jokowi, kabinet yang diisi oleh para profesional akan memungkinkan pemerintahan untuk segera bekerja setelah para menteri dilantik, tanpa perlu banyak menyesuaikan diri dengan dinamika politik.
“Kabinet ini sangat bagus karena para menteri bisa langsung bekerja. Tidak ada waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak penting,” kata Jokowi saat diwawancarai di Istana Merdeka, Sabtu (21/9/2024). Jokowi menambahkan bahwa dengan kabinet seperti ini, proses transisi dari masa kampanye menuju pemerintahan akan lebih mulus, dan tantangan yang dihadapi pemerintah bisa segera diatasi.
Terkait dengan isu ukuran kabinet atau jumlah menteri yang mungkin akan bertambah di bawah kepemimpinan Prabowo, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih. “Itu hak prerogatif presiden, dan kita harus menghormati keputusan itu,” ujar Jokowi dengan bijak.
Prabowo sendiri dikabarkan sedang melakukan penjaringan nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinetnya. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, Prabowo ingin memastikan bahwa kabinet yang dibentuk nantinya terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya, terlepas dari apakah mereka berasal dari partai politik atau dari luar partai.
Apa sebenarnya zaken kabinet* itu? Dalam konteks pemerintahan, zaken kabinet adalah kabinet yang dibentuk berdasarkan keahlian para anggotanya, bukan karena afiliasi politik mereka. Istilah “zaken” sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti "urusan" atau "masalah." Dengan kata lain, zaken kabinet adalah kabinet yang dibentuk untuk menangani masalah tertentu dengan mengandalkan keahlian para menterinya di bidang-bidang yang relevan.
Jokowi secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap rencana Prabowo dalam membentuk kabinet yang berisikan orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya. Menurut Jokowi, kabinet yang diisi oleh para profesional akan memungkinkan pemerintahan untuk segera bekerja setelah para menteri dilantik, tanpa perlu banyak menyesuaikan diri dengan dinamika politik.
“Kabinet ini sangat bagus karena para menteri bisa langsung bekerja. Tidak ada waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak penting,” kata Jokowi saat diwawancarai di Istana Merdeka, Sabtu (21/9/2024). Jokowi menambahkan bahwa dengan kabinet seperti ini, proses transisi dari masa kampanye menuju pemerintahan akan lebih mulus, dan tantangan yang dihadapi pemerintah bisa segera diatasi.
Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Terkait dengan isu ukuran kabinet atau jumlah menteri yang mungkin akan bertambah di bawah kepemimpinan Prabowo, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden terpilih. “Itu hak prerogatif presiden, dan kita harus menghormati keputusan itu,” ujar Jokowi dengan bijak.
Prabowo sendiri dikabarkan sedang melakukan penjaringan nama-nama calon menteri yang akan duduk di kabinetnya. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, Prabowo ingin memastikan bahwa kabinet yang dibentuk nantinya terdiri dari orang-orang yang ahli di bidangnya, terlepas dari apakah mereka berasal dari partai politik atau dari luar partai.
Zaken Kabinet: Solusi Efektif untuk Pemerintahan
Apa sebenarnya zaken kabinet* itu? Dalam konteks pemerintahan, zaken kabinet adalah kabinet yang dibentuk berdasarkan keahlian para anggotanya, bukan karena afiliasi politik mereka. Istilah “zaken” sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti "urusan" atau "masalah." Dengan kata lain, zaken kabinet adalah kabinet yang dibentuk untuk menangani masalah tertentu dengan mengandalkan keahlian para menterinya di bidang-bidang yang relevan.
Konsep ini seringkali dianggap sebagai solusi yang ideal untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Hal ini karena para menteri yang diangkat memiliki kompetensi tinggi dalam bidangnya, sehingga mampu bekerja dengan cepat dan tepat sasaran tanpa perlu banyak belajar atau beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal ini juga mengurangi kemungkinan terjadinya intervensi politik yang bisa memperlambat proses pengambilan keputusan.
Di Indonesia, praktik ini sudah pernah diterapkan, meskipun tidak seluruhnya murni zaken kabinet. Misalnya, Kabinet Natsir yang dibentuk pada tahun 1950, Kabinet Wilopo pada tahun 1952, dan Kabinet Djuanda pada tahun 1957, semuanya berisikan banyak profesional yang ahli di bidangnya.
Tantangan dalam Implementasi Zaken Kabinet
Meskipun banyak keuntungan yang bisa diambil dari zaken kabinet, implementasinya tidak selalu mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa para menteri yang diangkat, meskipun berasal dari partai politik, tetap memiliki kompetensi di bidang yang mereka pimpin. Menurut Muzani, sosok ahli yang akan diusulkan Prabowo bisa saja berasal dari partai politik, namun mereka tetap harus memiliki keahlian yang sesuai dengan jabatan yang diemban.
Pandangan ini juga didukung oleh Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, yang menegaskan bahwa partai politik di Indonesia memiliki banyak orang profesional. “Zaken kabinet itu bukan berarti semua menteri harus dari kalangan non-partai. Di partai politik juga banyak yang ahli di bidangnya,” ujar Baidowi. Ia mencontohkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, serta Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, yang keduanya berasal dari partai politik namun menunjukkan kinerja yang baik di kementerian mereka.
Meskipun begitu, Baidowi juga mengakui bahwa ada beberapa menteri dari partai yang terkena kasus hukum. Namun, ia menegaskan bahwa masalah ini bukan semata-mata karena afiliasi politik mereka, melainkan lebih kepada kinerja dan integritas individu tersebut.
Proses penyusunan kabinet Prabowo Subianto terus berjalan. Menurut Muzani, partai-partai koalisi sudah mulai mengajukan nama-nama calon menteri yang diharapkan dapat mengisi posisi strategis di pemerintahan mendatang. Selain itu, beberapa tokoh non-partai juga disebut-sebut masuk dalam radar Prabowo untuk dijadikan menteri.
Salah satu isu yang muncul dalam penyusunan kabinet ini adalah kemungkinan masuknya empat lulusan SMA Taruna Nusantara ke dalam jajaran kabinet Prabowo. Namun, Muzani menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap wacana dan belum ada keputusan final. “Tunggu saja keputusan presiden terpilih, Pak Prabowo, dan wakil presiden terpilih, Mas Gibran,” ujar Muzani.
Sejarah Indonesia mencatat beberapa kabinet yang menerapkan prinsip-prinsip zaken kabinet. Salah satunya adalah Kabinet Natsir yang dibentuk pada tahun 1950 di bawah pimpinan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi. Kabinet ini diisi oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Ir. Djuanda, yang dikenal sebagai ahli di bidangnya masing-masing. Kabinet ini berhasil mencapai beberapa kemajuan, termasuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional melalui rencana Sumitro dan memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Kabinet Wilopo yang dibentuk pada tahun 1952 juga menerapkan prinsip zaken kabinet, dengan fokus utama pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemulihan keamanan. Di bawah kabinet ini, Indonesia mampu mengatasi defisit anggaran dan menjanjikan kemakmuran sosial yang setara.
Selain itu, Kabinet Djuanda yang dibentuk pada tahun 1957 di bawah pimpinan Ir. Djuanda juga termasuk dalam kategori zaken kabinet. Salah satu pencapaian penting kabinet ini adalah Deklarasi Djuanda yang memperluas batas perairan nasional Indonesia, menjadikan laut dan daratan sebagai satu kesatuan yang utuh.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi, harapan tinggi disematkan pada pemerintahan Prabowo Subianto. Pembentukan *zaken kabinet* diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berfokus pada penyelesaian masalah-masalah bangsa. Namun, tantangan yang ada juga tidak bisa diabaikan, terutama dalam memastikan bahwa kabinet ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang kompeten dan profesional di bidangnya.
Pada akhirnya, keberhasilan zaken kabinet akan sangat bergantung pada sejauh mana para menterinya mampu bekerja sesuai dengan harapan rakyat dan menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme.
Di Indonesia, praktik ini sudah pernah diterapkan, meskipun tidak seluruhnya murni zaken kabinet. Misalnya, Kabinet Natsir yang dibentuk pada tahun 1950, Kabinet Wilopo pada tahun 1952, dan Kabinet Djuanda pada tahun 1957, semuanya berisikan banyak profesional yang ahli di bidangnya.
Tantangan dalam Implementasi Zaken Kabinet
Meskipun banyak keuntungan yang bisa diambil dari zaken kabinet, implementasinya tidak selalu mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa para menteri yang diangkat, meskipun berasal dari partai politik, tetap memiliki kompetensi di bidang yang mereka pimpin. Menurut Muzani, sosok ahli yang akan diusulkan Prabowo bisa saja berasal dari partai politik, namun mereka tetap harus memiliki keahlian yang sesuai dengan jabatan yang diemban.
Pandangan ini juga didukung oleh Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, yang menegaskan bahwa partai politik di Indonesia memiliki banyak orang profesional. “Zaken kabinet itu bukan berarti semua menteri harus dari kalangan non-partai. Di partai politik juga banyak yang ahli di bidangnya,” ujar Baidowi. Ia mencontohkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas, serta Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, yang keduanya berasal dari partai politik namun menunjukkan kinerja yang baik di kementerian mereka.
Meskipun begitu, Baidowi juga mengakui bahwa ada beberapa menteri dari partai yang terkena kasus hukum. Namun, ia menegaskan bahwa masalah ini bukan semata-mata karena afiliasi politik mereka, melainkan lebih kepada kinerja dan integritas individu tersebut.
Persiapan Prabowo untuk Kabinetnya
Proses penyusunan kabinet Prabowo Subianto terus berjalan. Menurut Muzani, partai-partai koalisi sudah mulai mengajukan nama-nama calon menteri yang diharapkan dapat mengisi posisi strategis di pemerintahan mendatang. Selain itu, beberapa tokoh non-partai juga disebut-sebut masuk dalam radar Prabowo untuk dijadikan menteri.
Salah satu isu yang muncul dalam penyusunan kabinet ini adalah kemungkinan masuknya empat lulusan SMA Taruna Nusantara ke dalam jajaran kabinet Prabowo. Namun, Muzani menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap wacana dan belum ada keputusan final. “Tunggu saja keputusan presiden terpilih, Pak Prabowo, dan wakil presiden terpilih, Mas Gibran,” ujar Muzani.
Zaken Kabinet di Indonesia: Pengalaman Masa Lalu
Sejarah Indonesia mencatat beberapa kabinet yang menerapkan prinsip-prinsip zaken kabinet. Salah satunya adalah Kabinet Natsir yang dibentuk pada tahun 1950 di bawah pimpinan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi. Kabinet ini diisi oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Ir. Djuanda, yang dikenal sebagai ahli di bidangnya masing-masing. Kabinet ini berhasil mencapai beberapa kemajuan, termasuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional melalui rencana Sumitro dan memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Kabinet Wilopo yang dibentuk pada tahun 1952 juga menerapkan prinsip zaken kabinet, dengan fokus utama pada penyelenggaraan pemilihan umum dan pemulihan keamanan. Di bawah kabinet ini, Indonesia mampu mengatasi defisit anggaran dan menjanjikan kemakmuran sosial yang setara.
Selain itu, Kabinet Djuanda yang dibentuk pada tahun 1957 di bawah pimpinan Ir. Djuanda juga termasuk dalam kategori zaken kabinet. Salah satu pencapaian penting kabinet ini adalah Deklarasi Djuanda yang memperluas batas perairan nasional Indonesia, menjadikan laut dan daratan sebagai satu kesatuan yang utuh.
Harapan untuk Pemerintahan Prabowo
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi, harapan tinggi disematkan pada pemerintahan Prabowo Subianto. Pembentukan *zaken kabinet* diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berfokus pada penyelesaian masalah-masalah bangsa. Namun, tantangan yang ada juga tidak bisa diabaikan, terutama dalam memastikan bahwa kabinet ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang kompeten dan profesional di bidangnya.
Pada akhirnya, keberhasilan zaken kabinet akan sangat bergantung pada sejauh mana para menterinya mampu bekerja sesuai dengan harapan rakyat dan menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme.
(*)
