Langgampos.com - Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) yang tengah dibahas oleh DPRD Kota Pekanbaru menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Ranperda ini diprediksi akan memberikan dampak negatif yang signifikan, terutama bagi sektor ekonomi kreatif dan bisnis lokal.
Forum Backstager Indonesia-Riau mencatat bahwa pengesahan Ranperda KTR, yang melarang total promosi, iklan, dan sponsorship produk tembakau di berbagai lokasi publik, dapat mengancam kelangsungan hidup 62 anggota event organizer (EO) di Pekanbaru. Ketua Umum Forum Backstager Indonesia-Riau, Ardy Satya, mengungkapkan bahwa setiap acara biasanya melibatkan hingga 100 orang pekerja, termasuk kru panggung dan pekerja belakang layar. Jika larangan ini diterapkan, ribuan pekerja di sektor ekonomi kreatif berisiko kehilangan mata pencaharian mereka.
"Kami bukan menolak peraturan, tetapi aturan ini berdampak langsung pada mata pencaharian banyak orang. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, aturan ini bisa menjadi beban tambahan bagi masyarakat," ujar Ardy pada Selasa (3/9/2024).
Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau, Wijatmoko Rah Trisno. Menurutnya, Ranperda KTR berpotensi mematikan sektor bisnis dan jasa, termasuk industri kuliner di Pekanbaru yang baru mulai bangkit. Ia menegaskan bahwa Apindo tegas menolak ketentuan yang melarang total iklan, promosi, dan sponsorship produk rokok karena dapat menghancurkan ekonomi lokal yang menjadi tulang punggung kota.
"Kami meminta agar pengesahan Ranperda KTR ini ditunda untuk memberikan ruang bagi masukan dari masyarakat, terutama dari sektor ekonomi yang terdampak," tegas Wijatmoko.
Ranperda KTR yang bertujuan menciptakan kawasan bebas rokok, meski didukung di beberapa kalangan, kini memunculkan polemik terkait dampaknya terhadap perekonomian Pekanbaru, khususnya sektor kreatif dan bisnis lokal.
(*)
