Advertisement
Langgampos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa transisi pemerintahan menuju kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan berjalan lancar tanpa hambatan. Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/10/2024), Jokowi menekankan pentingnya persiapan badan-badan dan undang-undang pendukung sebelum pelantikan yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024.
"Semua berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Persiapan badan-badan dan penyelesaian undang-undang perlu dilakukan sebelum pelantikan," jelasnya saat menghadiri acara di Lapangan Monas. Menurut Jokowi, hal ini akan menjamin kelancaran program-program yang telah dijalankan selama masa pemerintahannya, serta memperlancar proses pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029.
Jokowi juga menegaskan bahwa penyusunan kabinet baru merupakan hak prerogatif presiden terpilih, menolak spekulasi tentang apakah dirinya terlibat dalam konsultasi terkait hal tersebut. "Kabinet adalah hak sepenuhnya presiden," tegasnya. Meskipun begitu, Jokowi menekankan bahwa tanggung jawab utama saat ini adalah memastikan stabilitas nasional, terutama dalam masa transisi.
Selain transisi pemerintahan, Jokowi menggarisbawahi peran vital TNI dalam menjaga keamanan dan stabilitas selama proses ini. Dalam kesempatan yang sama, saat memimpin upacara HUT ke-79 TNI, Jokowi meminta TNI untuk sepenuhnya mendukung kelancaran proses transisi serta memastikan tidak ada gangguan terhadap keamanan negara. “Jaga betul stabilitas dan dukung transisi pemerintahan. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara,” perintahnya.
Indonesia juga akan menghadapi Pilkada Serentak pada November 2024, di mana pemilihan akan dilakukan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi. Jokowi mengimbau TNI untuk menjaga netralitas dan memastikan situasi tetap kondusif selama proses tersebut berlangsung.
Di luar agenda transisi pemerintahan, pengamat politik Dedi Kurnia Syah turut memberikan pandangan tentang rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum pelantikan presiden. Menurut Dedi, meskipun pertemuan ini dapat mempengaruhi dinamika personal, dampaknya terhadap peta politik nasional tidak akan signifikan. Dia menilai bahwa meskipun PDIP tetap memiliki peluang untuk memimpin di DPR, dengan terpilihnya kembali Puan Maharani, dominasi pemerintahan dan parlemen masih akan berada di tangan Prabowo.
Dedi juga mencatat bahwa pertemuan ini lebih terkait dengan upaya Prabowo untuk membebaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. "Pertemuan tersebut lebih ditujukan untuk mengurangi pengaruh Presiden Jokowi terhadap Prabowo," ujarnya. Meskipun demikian, Dedi tidak melihat potensi besar perubahan politik yang akan terjadi akibat pertemuan ini.
Jika PDIP benar-benar bergabung dengan koalisi pemerintahan, lanjut Dedi, dampaknya tidak akan terlalu besar terhadap kabinet, yang masih didominasi oleh Prabowo. Namun, Dedi memperingatkan bahwa ketidakadanya oposisi di DPR akan berdampak pada hilangnya fungsi pengawasan dan kedaulatan DPR, membuat lembaga tersebut hanya menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan pemerintah.
Dedi menyebut, DPR berpotensi kehilangan kekuatannya sebagaimana yang terjadi lima tahun terakhir, dengan undang-undang yang lebih banyak dipermudah dan fungsi pengawasannya semakin melemah. Hal ini, menurut Dedi, bisa berdampak pada pengabaian kekuasaan DPR oleh kabinet di masa depan.
Dengan persiapan transisi yang sudah matang dan dukungan stabilitas dari TNI, Jokowi optimis masa transisi pemerintahan ini akan berjalan mulus hingga pelantikan Prabowo dan Gibran.
(*)
