Advertisement
Langgampos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti situasi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut hingga September 2024. Dalam pernyataannya, Jokowi menekankan bahwa kondisi deflasi dan inflasi harus dikelola secara hati-hati agar stabilitas harga tetap terjaga, sehingga semua pihak, baik produsen maupun konsumen, tidak dirugikan.
Menurut laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2024, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan turunnya Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. Deflasi ini menjadi kelanjutan dari tren penurunan harga yang telah berlangsung sejak Mei 2024.
Dalam menanggapi situasi ini, Jokowi meminta masyarakat untuk memahami penyebab deflasi secara mendalam. Dia menyarankan agar penyebab utama dari penurunan harga barang diperiksa dengan cermat, apakah disebabkan oleh pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, atau ada faktor lain seperti penurunan daya beli masyarakat.
“Apakah penyebabnya karena pasokan yang baik, distribusi yang lancar, atau mungkin ada hambatan di transportasi? Atau justru ini terjadi karena adanya penurunan daya beli masyarakat?” ungkap Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Minggu, 6 Oktober 2024.
Jokowi juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara harga yang tidak terlalu rendah, yang dapat merugikan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta menjaga agar harga tidak terlalu tinggi yang dapat memberatkan konsumen. Menurut Jokowi, mengelola keseimbangan harga ini merupakan tantangan yang tidak mudah dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan stabilitas.
“Stabilitas harga sangat penting. Kita tidak ingin produsen seperti petani, nelayan, pedagang UMKM, atau pabrikan mengalami kerugian karena harga yang terlalu rendah. Namun, di sisi lain, kita juga harus memastikan konsumen tidak terbebani dengan harga yang terlalu tinggi. Ini keseimbangan yang sulit, tapi kita harus terus berusaha menjaganya,” tegasnya.
Selain menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga, Jokowi juga mengingatkan akan potensi risiko jika deflasi ini terus berlanjut, mengingat sejarah krisis ekonomi pada tahun 1999. Kala itu, Indonesia mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut dari Maret hingga September, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa situasi serupa juga pernah terjadi pada tahun 2008 hingga awal 2009, di mana Indonesia mengalami deflasi selama dua bulan akibat anjloknya harga minyak dunia. Kejadian-kejadian di masa lalu ini mengingatkan kita akan potensi bahaya yang dapat terjadi jika deflasi tidak segera dikendalikan.
Amalia menambahkan, pemerintah harus sigap dalam merespons kondisi ekonomi saat ini agar tren deflasi tidak berlangsung lebih lama dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya strategi yang tepat untuk memulihkan daya beli masyarakat, sekaligus menjaga kelancaran distribusi dan pasokan barang di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan ini, Jokowi menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan stabilitas harga melalui kebijakan yang tepat, serta memperkuat sektor-sektor produksi domestik agar tidak terdampak secara negatif. Stabilitas harga menjadi kunci bagi keberlangsungan ekonomi yang sehat, baik bagi produsen maupun konsumen di Indonesia.
Dalam menanggapi situasi ini, Jokowi meminta masyarakat untuk memahami penyebab deflasi secara mendalam. Dia menyarankan agar penyebab utama dari penurunan harga barang diperiksa dengan cermat, apakah disebabkan oleh pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, atau ada faktor lain seperti penurunan daya beli masyarakat.
“Apakah penyebabnya karena pasokan yang baik, distribusi yang lancar, atau mungkin ada hambatan di transportasi? Atau justru ini terjadi karena adanya penurunan daya beli masyarakat?” ungkap Jokowi dalam sebuah konferensi pers di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Minggu, 6 Oktober 2024.
Jokowi juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara harga yang tidak terlalu rendah, yang dapat merugikan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta menjaga agar harga tidak terlalu tinggi yang dapat memberatkan konsumen. Menurut Jokowi, mengelola keseimbangan harga ini merupakan tantangan yang tidak mudah dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengupayakan stabilitas.
“Stabilitas harga sangat penting. Kita tidak ingin produsen seperti petani, nelayan, pedagang UMKM, atau pabrikan mengalami kerugian karena harga yang terlalu rendah. Namun, di sisi lain, kita juga harus memastikan konsumen tidak terbebani dengan harga yang terlalu tinggi. Ini keseimbangan yang sulit, tapi kita harus terus berusaha menjaganya,” tegasnya.
Selain menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga, Jokowi juga mengingatkan akan potensi risiko jika deflasi ini terus berlanjut, mengingat sejarah krisis ekonomi pada tahun 1999. Kala itu, Indonesia mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut dari Maret hingga September, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa situasi serupa juga pernah terjadi pada tahun 2008 hingga awal 2009, di mana Indonesia mengalami deflasi selama dua bulan akibat anjloknya harga minyak dunia. Kejadian-kejadian di masa lalu ini mengingatkan kita akan potensi bahaya yang dapat terjadi jika deflasi tidak segera dikendalikan.
Amalia menambahkan, pemerintah harus sigap dalam merespons kondisi ekonomi saat ini agar tren deflasi tidak berlangsung lebih lama dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya strategi yang tepat untuk memulihkan daya beli masyarakat, sekaligus menjaga kelancaran distribusi dan pasokan barang di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan ini, Jokowi menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan stabilitas harga melalui kebijakan yang tepat, serta memperkuat sektor-sektor produksi domestik agar tidak terdampak secara negatif. Stabilitas harga menjadi kunci bagi keberlangsungan ekonomi yang sehat, baik bagi produsen maupun konsumen di Indonesia.
(*)
