langgampos.com - Sumenep – Komisi IV DPRD Sumenep menggelar audiensi bersama beberapa komunitas guru untuk membahas berbagai persoalan pendidikan di daerah, Selasa (25/02/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Sumenep ini menjadi wadah bagi para guru untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI, penataan guru honorer, hingga nasib honorer non-database.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Dr. H. M. Asy’ari Muthhar, M.Fil.I. Turut hadir dalam audiensi tersebut, sejumlah anggota Komisi IV DPRD di antaranya , H. Sami’ooddin, S.Pd.I, dan M. Ramzi, S.IP.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Dr. H. M. Asy’ari Muthhar, M.Fil.I. Turut hadir dalam audiensi tersebut, sejumlah anggota Komisi IV DPRD di antaranya , H. Sami’ooddin, S.Pd.I, dan M. Ramzi, S.IP.
Pertemuan itu digelar sebagai tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang sebelumnya diajukan oleh komunitas guru kepada DPRD Sumenep.
Komunitas Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menyampaikan aspirasi terkait kejelasan anggaran untuk program PPG PAI.
Mereka menekankan bahwa program tersebut berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan berharap DPRD dapat memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih jelas serta berkelanjutan.
Sementara itu, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumenep membawa isu mengenai penataan tenaga honorer.
Sementara itu, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumenep membawa isu mengenai penataan tenaga honorer.
Mereka menyoroti pentingnya kebijakan yang adil dalam proses pengangkatan dan penempatan guru honorer di lingkungan sekolah-sekolah di Sumenep.
Selain itu, Forum Komunikasi Honorer Non K2 (FKHNK) Kabupaten Sumenep juga turut hadir untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu, Forum Komunikasi Honorer Non K2 (FKHNK) Kabupaten Sumenep juga turut hadir untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang belum masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mereka berharap DPRD dapat membantu mencarikan solusi agar tenaga honorer non-database memperoleh kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.
Audiensi berlangsung dalam suasana kondusif dan dibagi menjadi dua sesi untuk memberikan kesempatan bagi setiap komunitas menyampaikan permasalahan mereka secara lebih terperinci.
Audiensi berlangsung dalam suasana kondusif dan dibagi menjadi dua sesi untuk memberikan kesempatan bagi setiap komunitas menyampaikan permasalahan mereka secara lebih terperinci.
Komisi IV DPRD Sumenep berkomitmen untuk menindaklanjuti semua aspirasi yang telah disampaikan dan mencari solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan serta profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Sumenep.
Melalui audiensi ini, DPRD Sumenep semakin menegaskan peran strategisnya dalam mendukung sektor pendidikan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi tenaga pendidik serta dunia pendidikan secara keseluruhan.
Melalui audiensi ini, DPRD Sumenep semakin menegaskan peran strategisnya dalam mendukung sektor pendidikan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi tenaga pendidik serta dunia pendidikan secara keseluruhan.
Dengan komunikasi yang baik antara legislatif dan komunitas guru, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik di Sumenep dapat segera menemukan titik terang dan solusi yang berkeadilan.
(*)
