langgampos.com - Jembrana - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Bali, berencana melakukan merger atau penggabungan sejumlah dinas untuk meningkatkan efisiensi kinerja dan anggaran.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, dan Wakil Bupati, I Gede Ngurah Patriana Krisna, sejak memenangi Pilkada beberapa waktu lalu.
Bupati Kembang Hartawan menjelaskan bahwa kajian terkait penggabungan dinas telah dilakukan.
Meski dinas-dinas tersebut digabung, ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal.
"Meskipun digabung, fungsi pelayanan publik suatu dinas harus tetap maksimal," ujarnya di Negara, Kabupaten Jembrana, Sabtu (tanggal).
Selain merger dinas, Pemkab Jembrana juga akan menerapkan sejumlah kebijakan efisiensi anggaran daerah, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Hal ini dilakukan menyusul menurunnya penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sektor, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan bagi hasil pajak kendaraan bermotor.
Bupati memperkirakan, penerimaan dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor turun hingga Rp30 miliar akibat penurunan jumlah kendaraan yang membayar pajak.
Untuk mengatasi penurunan pendapatan tersebut, Pemkab Jembrana berupaya mencari sumber pendapatan baru, termasuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
"Kami mencari potensi-potensi pendapatan baru, termasuk dari aset daerah," kata Bupati.
Meski fokus pada efisiensi, Bupati menegaskan bahwa program 100 hari kerja yang dijanjikan saat kampanye tetap akan dijalankan.
Salah satu prioritasnya adalah membayar bunga pinjaman bagi tenaga kerja asal Jembrana yang ingin bekerja ke luar negeri.
Pemkab telah menjalin kerja sama dengan salah satu bank untuk menanggung bunga pinjaman tersebut, dengan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh warga.
Selain itu, Pemkab Jembrana juga akan merealisasikan bantuan mobil pick up untuk desa adat maupun desa yang tidak memiliki desa adat.
Program rumah singgah bagi penunggu pasien di RSU Sanglah juga akan segera diwujudkan.
Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, menambahkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi aset-aset daerah yang selama ini hanya menjadi beban anggaran tanpa memberikan kontribusi terhadap PAD.
Aset-aset tersebut rencananya akan disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar tidak membebani keuangan daerah.
"Beberapa aset biaya listriknya menjadi beban pemerintah. Ke depan, kami upayakan aset itu bisa mandiri," ujarnya.
Patriana Krisna juga menyatakan bahwa efisiensi akan dilakukan di internal instansi Pemkab Jembrana, termasuk penghematan penggunaan listrik dan sumber daya lainnya.
Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, menambahkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi aset-aset daerah yang selama ini hanya menjadi beban anggaran tanpa memberikan kontribusi terhadap PAD.
Aset-aset tersebut rencananya akan disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga agar tidak membebani keuangan daerah.
"Beberapa aset biaya listriknya menjadi beban pemerintah. Ke depan, kami upayakan aset itu bisa mandiri," ujarnya.
Patriana Krisna juga menyatakan bahwa efisiensi akan dilakukan di internal instansi Pemkab Jembrana, termasuk penghematan penggunaan listrik dan sumber daya lainnya.
(*)
Source: 1
